Otoritas Jasa Keuangan

OJK

Pengertian OJK

Menurut UU No 21 Tahun 2011

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal yang diatur dalam UU ini

Tujuan OJK

Agar kegiatan di seluruh sector jasa keuangan:

·         Terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel

·         Mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil

·         Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Fungsi OJK

Menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keselurugan kegiatan di sector jasa keuangan

Tugas OJK

Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sector perbangkan, sector pasar modal, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

Wewenang OJK

Pengatur dan pengawasan mengenai kelembagaan bank

• ·         Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan SDM, serta lembaga jasa keuangan lainnya
• ·         Kegiatan usaha bank antara lain summber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa 

Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank

• ·         Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank
• ·         Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank
• ·         System informasi debitur
• ·         Pengujian kredit
• ·         Standar akuntasnsi bank

Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank

• ·         Menjamin resiko
• ·         Tat kelola bank
• ·         Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
• ·         Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan

Pemeriksaan bank

Wewenang OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan

• ·         Menetapkan peraturan pelaksanaan UU ini
• ·         Menetapkan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan
• ·         Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
• ·         Menetapkan peraturan tentang pengawasan di sector jasa keuangan
• ·         Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK

Wewenang OJK untuk melaksanakan tugas pengawasan

• ·         Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuaangan
• ·         Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutiff
• ·         Memberikan perintah tertulis pada lembaga jasa keuangan
• ·         Melakukan penunjukan pengelola statuter
• ·         Menetakan penggunaan pengelola statute
• ·         Menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran